Riau Utuh Nikmati Manisnya Pajak PLTA Koto Panjang, Pahit untuk Sumbar

SUMBAR
Bhenz Maharajo

HALOPADANG.ID–Tokoh muda Luak Bungsu, Bhenz Maharajo menyayangkan gerak lamban Pemerintah Provinsi Sumbar terkait polemik Pajak Air Permukaan (PAP) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang. Kini, pajak yang totalnya miliaran itu dinikmati Riau secara utuh.

“Ini jelas langkah mundur bagi Sumbar. Ibaratnya, cakak usai, silek takana. Pemprov Sumbar sepertinya bergerak lamban, sehingga pajak yang dulunya dibagi sama rata dengan Riau, kini lepas. Hanya Riau yang mendqpat pajak. Sumbar seolah cuma mendapat masalahnya saja. Mendapat banjir kiriman semata, yang datangnya hampir sekali setahun,” terang Bhenz dalam keterangan tertulis yang diterima pada Rabu,29 Juli 2020.

Ke depan, kemungkinan besar pajak hanya dibayarkan PT PLN ke Pemprov Riau, setelah keluarnya keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menyebutkan hanya Riau yang berhak memungut PAP PLTA Koto Panjang.

Sebelumnya, pembayaran dilaksanakan PLN untuk Sumbar dan Riau dengan pembagian sama rata. Sejak PLTA Koto Panjang yang berada di perbatasan Sumbar-Riau berdiri, pajak permukan air memang jadi hak Pemprov Riau dan Sumbar.

“Alasan pembagian dikarenakan lokasi danau sebagian berada di wilayah Sumbar, sebagian lainnya di Riau. Sumber air yang dijadikan tenaga pembangkit berasal dari wilayah Kabupaten Limapuluh Kota, Sumbar namun waduknya dibangun di wilayah Riau, persisnya di Kabupaten Kampar. PLN mengambil jalur tengah agar tak ada polemik. Terakhir, pajak yang dibayarkan senilai Rp3,4 Miliar. Sumbar dan Riau kebagian masing-masing Rp1,7 Miliar” rinci Bhenz yang merupakan putera asli Situjuah.

Berpuluh tahun, pembagian aman-aman saja. Nyaris tak ada polemik. Namun, sejak beberapa tahun belakangan, Riau merasa berhak memungut pajak secara penuh. Alasannya, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, pemungutan pajak dilakukan oleh daerah tempat objek pajak berdiri. Kebetulan waduk PLN berada di daerah Riau.

“Dengan alasan itulah DPRD Riau berjuang ke pusat agar mereka menerima pajak secara utuh. Perjuangan itu berbuah manis bagi Riau. Mendagri mengeluarkan surat sesuai yang mereka inginkan. Intinya, PLN sebagai subjek pajak harus membayar pajak secara penuh ke Riau. Tak dibagi rata lagi dengan Sumbar. Sedihnya, Sumbar tidak melakukan counter terhadap keinginan Riau menguasai pajak itu secara penuh. Baru sekarang, setelah permintaan Riau dikabulkan, baru ribut,” paapr Bhenz.