HALOPADANG.ID — PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN disebut bisa mengalami kebangkrutan alias kolaps dalam dua bulan. Alasannya karena kondisi keuangan perusahaan tertekan.
PLN mengungkapkan pemerintah memiliki utang Rp 45 triliun yang belum juga dibayar. Utang tersebut berasal dari kompensasi tarif selama 2 tahun karena tidak ada kenaikan listrik, kebijakan yang diterapkan Presiden Joko Widodo Rp 42 triliun.
Sisanya, tambahan Rp 3 triliun berasal dari kebijakan pemerintah memberikan listrik gratis ke 24 juta pelanggan 450 VA dan diskon ke 7 juta pelanggan 900 VA, di mana dananya ditalangi PLN selama pandemi.
Seperti apa sebenarnya kondisi keuangan PLN? Berikut rangkumannya
1. Bayang-bayang Kolaps Disampaikan Faisal Basri
Ekonomi Senior, Faisal Basri menjelaskan, BUMN setrum tengah berada di ujung tanduk. Hal itu diungkapkan Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini saat bertemu dengan Faisal Basri pada Jumat (25/7).
“Saya kemarin baru kayak mau nangis sama Dirut PLN, dia bilang sampai sekarang tunggakan pemerintah nol belum dibayar. Akibatnya kalau September belum dibayar, kolaps PLN,” ujarnya saat Webinar yang diadakan oleh Universitas Brawijaya secara virtual, Sabtu (25/7).
Keresahan akan nasib PLN yang berpotensi kolaps juga pernah disampaikan oleh Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima. Dalam rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini bulan lalu, Aria bertanya kepada Zulkifli mengenai dampaknya ke PLN apabila pemerintah tidak segera membayar utang Rp 45,42 triliun tersebut. Ia khawatir karena ada kabar bahwa PLN terancam bangkrut pada Oktober 2020.
“Jadi Pak Dirut yakin PLN enggak bangkrut Oktober?” ujar Aria Bima.
2. Terlilit Utang Rp 500 Triliun
Tak hanya utang pemerintah, PLN juga terancam kolaps karena terlilit utang hingga Rp 500 triliun. Utang itu membesar karena kebiasaan perusahaan mencari pinjaman Rp 100 triliun setiap tahun selama lima tahun terakhir.
Utang Rp 500 triliun untuk membiayai proyek kelistrikan 35.000 MW yang merupakan penugasan pemerintah sejak 2015 silam. Misalnya saja, untuk pembangunan pembangkit listrik perlu dana Rp 90 hingga Rp 100 triliun per tahun, lalu transmisi dan distribusi mencapai Rp 50 hingga Rp 60 triliun per tahun.
3. Utang Jangka Panjang
Jika merujuk dalam laporan keuangan PLN kuartal I 2020, perusahaan memiliki utang jangka panjang Rp 537 triliun dan utang jangka pendek Rp 157,79 triliun. Dengan demikian, total utang perusahaan mencapai Rp 694,79 triliun.
Sementara di periode yang sama tahun sebelumnya, utang jangka panjang Rp 411,81 triliun dan utang jangka pendek Rp 157,16 triliun. Jadi totalnya, per Maret 2019 itu Rp 568,97 triliun.
4. PLN Rugi Rp 38,88 Triliun di Kuartal I 2020
PLN juga mencatatkan kerugian sebesar Rp 38,88 triliun pada kuartal I 2020. Kinerja keuangan PLN mengalami penurunan dibanding kuartal I 2019 yang berhasil meraup laba bersih Rp 4,157 triliun.
Dikutip dari laporan keuangan PLN untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit), kerugian terbesar berasal dari tertekannya kurs rupiah terhadap dolar AS. Total rugi kurs mata uang asing mencapai Rp 51,97 triliun. Sebagai pembanding, pada kuartal I 2019 PLN mencatatkan keuntungan kurs mata uang asing sebesar Rp 4 triliun.
Sementara jumlah beban usaha PLN naik menjadi Rp 78,79 triliun dari Rp 73,635 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Kenaikan beban usaha terutama berasal dari biaya pembelian tenaga listrik yang meningkat 29,47 persen dari Rp 19,95 triliun di kuartal I 2019 menjadi Rp 25,83 triliun pada kuartal pertama tahun ini.
Pendapatan dari penyambungan pelanggan bertambah menjadi Rp 1,83 triliun dari sebelumnya Rp 1,607 triliun. Begitu juga pendapatan lain-lain sebesar Rp 622,61 miliar yang lebih baik dibanding Rp 463,32 miliar pada kuartal I 2019 lalu.
Subsidi listrik yang diperoleh dari pemerintah pun naik dari Rp 11,52 triliun pada kuartal I 2019 menjadi Rp 12,89 triliun di Januari-Maret 2020.
Sebenarnya PLN masih meraup laba usaha setelah subsidi sebesar Rp 6,8 triliun. Tapi selain rugi kurs sebesar Rp 51,97 triliun, PLN juga menanggung beban pajak Rp 15,045 triliun pada 3 bulan pertama tahun ini. Dari situ lah tercatat kerugian Rp 38,88 triliun.(002/Kumparan)
