Utang Hampir Rp700 T, PLN Disebut Bangkrut 2 Bulan Lagi

Meteran Listrik (Foto Merdeka)

HALOPADANG.ID — PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN disebut bisa mengalami kebangkrutan alias kolaps dalam dua bulan. Alasannya karena kondisi keuangan perusahaan tertekan.

PLN mengungkapkan pemerintah memiliki utang Rp 45 triliun yang belum juga dibayar. Utang tersebut berasal dari kompensasi tarif selama 2 tahun karena tidak ada kenaikan listrik, kebijakan yang diterapkan Presiden Joko Widodo Rp 42 triliun.

Sisanya, tambahan Rp 3 triliun berasal dari kebijakan pemerintah memberikan listrik gratis ke 24 juta pelanggan 450 VA dan diskon ke 7 juta pelanggan 900 VA, di mana dananya ditalangi PLN selama pandemi.

Seperti apa sebenarnya kondisi keuangan PLN? Berikut rangkumannya

1. Bayang-bayang Kolaps Disampaikan Faisal Basri

Ekonomi Senior, Faisal Basri menjelaskan, BUMN setrum tengah berada di ujung tanduk. Hal itu diungkapkan Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini saat bertemu dengan Faisal Basri pada Jumat (25/7).

“Saya kemarin baru kayak mau nangis sama Dirut PLN, dia bilang sampai sekarang tunggakan pemerintah nol belum dibayar. Akibatnya kalau September belum dibayar, kolaps PLN,” ujarnya saat Webinar yang diadakan oleh Universitas Brawijaya secara virtual, Sabtu (25/7).

Keresahan akan nasib PLN yang berpotensi kolaps juga pernah disampaikan oleh Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima. Dalam rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini bulan lalu, Aria bertanya kepada Zulkifli mengenai dampaknya ke PLN apabila pemerintah tidak segera membayar utang Rp 45,42 triliun tersebut. Ia khawatir karena ada kabar bahwa PLN terancam bangkrut pada Oktober 2020.
“Jadi Pak Dirut yakin PLN enggak bangkrut Oktober?” ujar Aria Bima.

2. Terlilit Utang Rp 500 Triliun
Tak hanya utang pemerintah, PLN juga terancam kolaps karena terlilit utang hingga Rp 500 triliun. Utang itu membesar karena kebiasaan perusahaan mencari pinjaman Rp 100 triliun setiap tahun selama lima tahun terakhir.

Utang Rp 500 triliun untuk membiayai proyek kelistrikan 35.000 MW yang merupakan penugasan pemerintah sejak 2015 silam. Misalnya saja, untuk pembangunan pembangkit listrik perlu dana Rp 90 hingga Rp 100 triliun per tahun, lalu transmisi dan distribusi mencapai Rp 50 hingga Rp 60 triliun per tahun.