HALOPADANG.ID – Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, memberikan dukungan penuh kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari tekanan yang diterima di pertemuan G20. Andre mendesak PT Aneka Tambang Tbk (Antam) segera membangun smelter baru untuk nikel.
“Jadi Antam kita dorong bangun smelter baru untuk nikel. Ini PR bagi Antam supaya bangun smelter baru. Bukan hasil produksinya dijual ke smelter China lagi di Konawe dan Morowali,” kata Andre kepada wartawan, kemarin.
Andre Rosiade menegaskan cadangan nikel di Tanah Air bisa menjadikan Indonesia produsen baterai listrik terbesar di dunia, atau bahkan mobil listrik. Dia juga mendukung pengoperasian Indonesia Battery Corporation (IBC), perusahaan patungan antara Holding Industri Pertambangan MIND ID (PT Indonesia Asahan Aluminium/Inalum), PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero) dan Antam (ANTM).
“Itu kita harus berikan dukungan penuh, dan langkah Presiden itu kan bentuk dukungan Presiden kepada industri dalam negeri, bahwa industri dalam negeri akan bisa memproduksi baterai listrik, terus motor listrik, mobil listrik, bus listrik, yang bukan hanya dipergunakan di dalam negeri, tapi juga kita ekspor,” sebut anggota DPR Dapil Sumatra Barat I itu.
Lebih lanjut Andre mengancam akan menginisiasi pencopotan Dirut Antam jika tidak mampu membangun smelter nikel. Ketua DPD Gerindra Sumbar itu menyebut China berinvestasi smelter di Indonesia karena melihat potensi nikel yang ada.
“Orang smelter Tiongkok banyak di Indonesia, kenapa BUMN kita lelet? Kalau nggak mampu, Dirut Antam ini copot aja. Ini smelter Tiongkok berinvestasi besar di Indonesia karena melihat potensi baterai listrik, melihat potensi cadangan nikel kita besar. Ini perlu kita evaluasi Direksi Antam ini. kalau nggak mampu, copot aja,” sambung ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza mengkonfirmasi tekanan yang sempat diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi) di KTT G20, terkait pengiriman hasil tambang. Faisol berbicara tentang kekuatan geopolitik di balik tekanan yang diterima Presiden Jokowi di KTT G20.
“Mereka pada dasarnya tidak ingin Indonesia hanya membangun hubungan istimewa dengan satu negara saja,” ungkap Faisol.
Tekanan terhadap Indonesia di pertemuan G20 diungkapkan Menteri BUMN Erick Thohir.
Menurut Erick, Indonesia diminta mengirim sebanyak-banyaknya hasil tambang ke negara lain.
“Bapak Presiden tidak mau tanda tangan waktu di G20 mengenai supply chain. Kenapa? Salah satunya kita ditekan bahwa industri pertambangan kita harus dikirim sebanyak-banyaknya ke negara lain,” ungkap Erick dalam acara di Universitas Brawijaya, Sabtu (27/11/2021). (HP-001)
