HALOPADANG.ID – Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade , mendukung penuh perbaikan tata kelola perusahaan yang tengah dilakukan PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri , menyusul kasus pidana yang menyandung Asabri serta kondisi keuangan yang sempat merosot.
Dukungan dalam bentuk perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD ART) yang sudah diajukan kepada Menteri BUMN Erick Thohir itu, juga tertuang dalam landasan pembenahan korporasi, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pengelolaan investasi dan manajemen risiko.
“Kita semua ini semangatnya sama, bahwa kita ingin Asabri berbenah untuk lebih baik dan tidak lagi merugikan negara. Kita mengapresiasi kinerja jajaran direksi dan komisaris Asabri yang baru, karena pembenahan sudah berjalan,” kata Andre dalam keterangan tertulis, Kamis (10/6/2021). Hal tersebut ia ungkapkan saat rapat dengan jajaran Direksi dan Komisaris PT Asabri , Rabu (9/6/2021).
Soal rencana perubahan AD ART, lanjut Andre, juga akan ia tanyakan ke Menteri BUMN Erick Thohir dalam rapat berikutnya. Kemudian di samping itu, ia pun juga mendorong penguatan komite investasi di PT Asabri . Hal itu ia lakukan, berkaca pada kasus Jiwasraya yang melakukan investasi pada saham-saham gorengan.
“Saya ini ingin komite investasi punya fungsi kontrol yang kuat. Permasalahan Asabri dan Jiwasraya ini sama, yakni investasi seenak perutnya saja. Investasi semaunya saja. Asal cuannya jelas, hasilnya mantap, direksinya semakin kaya, approvalnya cepat,” ujar Andre.
Terkait kontrol komite investasi seperti apa? apakah melibatkan seluruh jajaran direksi atau tidak?, atau hanya dirut dan direktur investasi saja?, Andre menyebut bahwa fungsi kontrol komite investasi tersebut perlu diperjelas. Misalnya, investasi di atas Rp50 miliar itu siapa saja yang mengawasi, di atas Rp100 miliar itu siapa saja, investasi di atas Rp500 miliar itu siapa saja.
“Jadi, ini perlu didetilkan supaya fungsi kontrolnya jelas dan siapa yang bertanggung jawab. Karena, semakin banyak tentu semakin sulit untuk kongkalikongnya,” ungkap Andre.
Dalam rapat itu, Andre juga mengusulkan agar Asabri memiliki Direktur Operasional yang baru. Sebab selama ini, kata dia, Direktur Utama masih merangkap jabatan sebagai Direktur Operasional.
“Saya minta fungsi dan peran Direktur Operasional itu tidak lagi dirangkap oleh Dirut. Biarkan Direktur Operasional itu ada sehingga bisa membantu Dirut mengawasi kinerja keuangan dan kinerja investasi. Dengan nilai aset sekitar Rp 30 triliun, saya rasa adanya Direktur Operasional tidak memberatkan Asabri ,” ujar Andre.
Hal itu, kata Andre melanjutkan, perlu dilakukan agar Asabri bisa memberikan pelayanan terbaik untuk TNI, Polri, ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri, serta mampu menghadapi era digital yang juga merambah industri asuransi.
“Jadi segera usulkan ke Wakil Menteri BUMN agar struktur Direktur Operasional di Asabri dapat terbentuk sehingga posisinya dapat segera terisi. Karena saya dengar posisi itu sudah setahun kosong,” pungkas Andre. (HP-001)
