HALOPADANG.ID — Komisi I DPRD melibatkan KI (Komisi Informasi) Sumatera Barat dalam pembahasan RAPBD 2021 di ruang pertemuan Istana Bung Hatta Bukittinggi, Sabtu (14/11/2020).
Rapat pembahasan itu dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Sumbar Syamsul Bahri dan Asisten Sekdaprov Sumbar Devi Kurnia dihadiri Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah mitra Komisi I DPRD Sumbar.
Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar Nofal Wiska didampingi Wakil Ketua Adrian Tuswandi dan Sekretaris KI Sumbar Defi Astina mengatakan terima kasih atas input TAPD ke RAPB 2021 sebesar Rp 1,499 miliar.
“Meski dari usulan KI Sumbar yang Rp 3,5 Miliar, karena sistem tentu KI tidak bisa berbuat banyak, tapi berharap Komisi I DPRD Sumbar mengakomodir penambahan di pembahasan tingkat selanjutnya,”ujar Nofal Wiska.
Menurut Adrian, ada beberapa program dan kegiatan urgen KI Sumbar 2021 belum seratus persen terakomodir.
“Program kegiatan penguatan keterbukaan informasi publik di masyarakat dan NGO sesuai Renstra KI Sumbar 2019-2023 dengan melahirkan kelompok relawan keterbukaan informasi publik (RKIP) se Sumbar,”ujar Adrian.
Belum lagi program dan kegiatan lain serta penguatan pengelolaan keterbukaan informasi publik se Sumbar. Termasuk monitoring evaluasi (Monev 2020) menuju Anugerah Keterbukaan informasi publik untuk menguji taat asasnya badan publik kepada UU 14 tahun 2008.
Nofal Wiska menekankan bahwa Komisi Informasi Sumbar sejak dibentuk sampai periode saat ini lebih menekankan preventif ketimbang represif berdasarkan tugas dan kewennagannya.
“Karena itu kita kuat di program dan penguatan badan publik dalam mengelola keterbukaan informasi publik. Tidak mengendepankan tugas pokok menyelesaikN sengketa informasi publik. 2021 kita menargetkan sasaran kepada masyarakat tentang Hak Untuk Tahu sebagai hak konsititusi berdasarkan Pasa 28 F UUD 1945,”ujar Nofal.
Dari data per Oktober 2020, KI Sumbar termasuk yang minim melakukan penyelesaian sengketa informasi publik yakni 23 register sengketa informasi publik.
“Ini menjadi indikator kalau badan publik cukup bagus menerapkan UU 14 tahun 2008, Perki 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Pemendagri 3 Tahun 2017 tentang pengelolaan informasi publik di Kemendagri, Permeirntah Provinsi, Kota dan Kabupaten,”ujar Nofal Wiska.
Dan kata Adrian sampai Oktober 2020, sengketa informasi publik dengan termohon Atasan PPID Pemprov Sumbar hanya dua register.
“Kedua register itu selesai pada tahapan mediasi. Sedangkan primadona sengketa informasi publik di KI Sumbar itu tentang pertanahan dengan badan publik BPN,”ujar Adrian. (rilis: ppid-kisb)
